Artikel

SEKOLAH = SEBUAH KELUARGA DI SEKOLAH

Pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa sekolah dimana tempat kita bekerja mendedikasikan diri pada pendidikan anak bangsa adalah sebuah keluarga? Pikiran ini sangat menggelitik saya sehingga muncul keinginan yang kuat untuk menulis ini.

Dibanyak sesi seringkali dibahas masalah konsep keluarga. Di majelis keagamaan, seminar, talkshow di TV media cetak maupun elektronik lainnya. Namun apakah kita sudah benar-benar memahami konsep sebuah keluarga dengan jelas sehingga pada akhirnya kita dapat menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan kita sehari hari. Bagaimana dengan sebuah sekolah, silahkan mengikuti lebih lanjut hasil perenungan saya.
Oleh karena itu saya menganalogikan komponen yang ada di lembaga sekolah sebagai anggota keluarga dengan perannya masing-masing. Sebagaimana layaknya sebuah keluarga maka struktur yang ada disebuah sekolah didalamnya akan terlihat seperti dibawah ini:
1. Adanya figur pemimpin yang mengarahkan mengayomi, berjuang keras untuk memastikan keberlangsungan keluarga, kesejahteraan, keharmonisan, membangun semangat dan menghargai setiap anggotanya. Figur pemimpin ini bisa diibaratkan sebagai yayasan dan kepala sekolah.
2. Figur Ibu, dalam hal ini saya identikkan dengan peran guru, yang bertugas mendidik untuk menumbuhkan semua potensi yang dimiliki anak didiknya. Memberi nutrisi untuk kesehatan lahir dan batin yang baik serta sanggup menjadi mitra yang baik bagi pemimpinnya dengan memberi semangat sang pemimpin agar dapat bekerja secara maksimal.
3. Peran anak yang membutuhkan bimbingan, kasih sayang, motivasi, sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya serta bimbingan untuk memiliki sikap moral positif dan mandiri. Budaya saling menghargai gotong royong dan kebersamaan dapat ditanamkan sejak dini pada diri anak agar dapat berinteraksi secara sehat.
4. Peran orang lain diluar anggota inti yang bertugas membantu keluarga mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata dan terorganisir dengan baik, tentunya dengan kerjasama bersama anggota keluarga inti lainnya. Peran ini bisa diibaratkan sebagai peran komunitas yang ada di sekeliling sekolah.
5. Selain keluarga inti dan peran support tim yang ada, keluarga juga perlu menggandeng pihak lain yang dapat dijadikan mitra agar mendapat dukungan dalam menjalankan roda kehidupannya. Disinilah peran pinpinan dan guru menjaga hubungan baik dengan mereka agar segala program yang telah direncanakan dapat terselenggara dengan baik.
Setelah kita mengetahui struktur dan peran masing-masing maka pertanyaan selanjutnya apakah keluarga tersebut akan menjadi sebuah keluarga yang harmonis dengan ke kompakkan serta keselarasan dalam berpikir dan bertindak.
Keluarga yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas tentunya akan menghantarkan anak-anaknya memasuki setiap tahapan dalam kehidupan untuk masa depan mereka yang cerah.
Semoga tulisan ini dapat menjadi renungan dan motivasi bagi kita dalam memperjuangkan pendidikan bagi negara kita tercinta

Mewujudkan Sekolah Sebagai Komunitas Belajar

Upaya mewujudkan sekolah sebagai komunitas belajar bisa dibilang sulit tapi juga bisa menjadi mudah. Mudah dikarenakan sekolah sebagai tempat persemaian ilmu pengetahuan dan tempat dimana ide-ide serta impian dijalankan. Dengan demikian ide untuk menjadikan sekolah sebagai komunitas pembelajar sangat relevan.

Hal pertama yang perlu dipahami siapa saja yang terlibat dalam komunitas belajar. Mereka adalah siswa, guru, orang tua bahkan tata usaha sekolah. Jadi anggapan selama ini di masyarakat yang mengatakan bahwa sekolah merupakan tempat belajar hanya bagi bagi siswa tidak benar.
Berikut beberapa pernyataan yang bisa membantu terbentuknya komunitas belajar di sekolah;
“Komunitas merupakan hal yang sangat esensial”, menjadi tugas sekolah yang sangat penting untuk membawa siswa dan guru bersama-sama kedalam sebuah komunitas yang mendukung pertumbuhan guru dan siswa sebagai pribadi maupun kelompok. Banyak tempat yang bisa menjadi ladang persemaian hal ini, di kelas, dirumah maupun lewat dunia maya.
“berpikir kritis”- Sekolah sedapat mungkin membuat siswa dan guru berpikir secara kritis, dengan seringnya mempertanyakan diri sendiri misalnya dengan pertanyaan, “mengapa kita mengajar apa yang kita ajarkan?”
” Mengambil resiko” – sekolah secara aktif membuat siswa dan guru mau mengambil resiko dalam kaitan pencarian terhadap hal yang paling penting dalam kehidupan mereka sebagai pembelajar. Denga demikian masukan aspek refleksi siswa dalam kegiatan pembelajaran dikelas.
” Berpusat pada siswa” – Sekolah sedapat mungkin menyiram guru dan siswa dengan gagasan-gagasan serta informasi, membuat guru dan siswa mau terus mencari pengetahan dengan cara yang tidak harus sama. Tentu saja dikarenakan sebagai pribadi tiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda tetapi semuanya diupayakan agar punya pengaruh positif pada komunitas di sekolah
“Keberagaman”– Sekolah sebagai lembaga, punya peran aktif dalam membuat suasana yang nyaman dari sisi komunikasi sehingga sekolah bisa dengan cepat menerima beragam masukan. Hal ini berarti pihak yang memberi masukan juga akan senang hati memberikannya pada pihak sekolah sambil berpikir bahwa masukan yang akan diberikannya akan ditindak lanjuti.Maklum unsur sekolah biasanya terdiri dari beragam unsure dan beragam pula latar belakangnya, baik sosial maupun pengetahuan.Hal yang paling praktis adalah mengadakan pelatihan singkat bagi tenaga pendukung di sekolah dari tenaga pembersih samai satpam, sampaikan apa yang sekolah harapkan dari peran mereka.
“Menumbuhkan semngat pembelajar”- Sekolah sedapat mungkin membuat siswa, guru , administrasi dan orang tua agar mau terus tumbuh dan belajar. Libatkan tata usaha dan orang tua dalam workshop pendidikan disekolah merupakan ide yang brilyan.
“Berinovasi”- Dengan menyertakan semua unsur dalam institusi, sekolah berusaha terus melakukan inovasi dalam hal teknologi serta hal lain yang sejalan dengan kemajuan jaman.
“Sekolah yang baik meluluskan orang yang baik pula”- Sekolah selalu berusaha untuk mengajarkan siswa mereka perduli dan menghargai amal baik serta mau berpartisipasi dalam masyarakat lewat program yang dirancang dengan baik pula misalnya program ‘community service’.
“Hapus sekat-sekat yang mungkin membatasi”- Sekolah menyediakan akses serta jalan bagi guru dan siswa untuk meraih hubungan dengan dunia luar , baik nasional maupun secara global.

KOTA LAYAK ANAK

Pendahuluan

Istilah Kota Layak Anak diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Pemekaran Daerah

Pemekaran kabupaten dan kota merupakan buah dari otonomi daerah. Gejala ini sudah terasa sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001. Tercatat sampai Agustus 2008 terdapat 471 kabupaten dan kota + 12 dalam proses pemekaran.

Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa ‘perlindungan anak’ menjadi salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ‘anak’ menjadi pusat pembangunan di kabupaten dan kota? Karena selama ini pemerintahan kabupaten dan kota lebih memusatkan pada bidang  ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan.

Hal ini ditandai oleh belum berkembangnya wadah-wadah partisipasi anak yang dibangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Padahal  pembentukan wadah tersebut sudah menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009. Meskipun di beberapa kabupaten dan kota sudah ada Forum Anak, akan tetapi forum tersebut masih banyak intervensi orang dewasa.

Tantangan Pembentukan Kota Layak Anak

Delapan belas tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA. Namun hasil yang dicapai ini tidak merata, dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan ‘khayalan’ semata, dan pencapaian itu pada umumnya kurang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu.

Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orangtua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtu mengenai arti anak.

Pada sebagian orangtua memahami anak sebagai ‘amanah’ dan ‘titipan’ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orangtua ‘anak’ sebagai ‘aset keluarga’ dan ‘anak harus mengerti orangtua[8]’. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan.

Sejumlah besar anak-anak hidup tanpa bantuan orangtua, misalnya anak yatim piatu, anak jalanan, anak pengungsi, dan anak yang tergusur dari tempat tinggalnya, anak korban perdagangan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan, belum mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus. Hal yang sama juga dialami oleh lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat.

Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangi upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, upaya untuk mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten dan kota belum terencana dengan baik dari penciptaan lapangan kerja, ketersediaan mikro-kredit sampai investasi di bidang infrastruktur. Anak-anak adalah warga yang paling terpukul oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Prof. Irwanto, PhD bahwa “Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban atau dijadikan tumbal untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa”.

Dari sekian persoalan di atas yang unik adalah otonomi daerah. Sejak urusan wajib di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk ‘perlindungan anak’ dan lainnya diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan kota, sangat berdampak pada pemenuhan hak anak. Muncul berbagai persoalan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk, turunnya angka kelulusan baik di SD dan SMP maupun SMA/sederajat di beberapa kabupaten dan kota.

Namun dari sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami oleh kita adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen internasional yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Sebut saja Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari World Summit for Children, The Dakar Framework: Education For All dari World Education Forum, Deklarasi Millennium Development Goals, Deklarasi dan Rencana Aksi World Fit for Children, dan yang terakhir Deklarasi dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan dari World Summit on Sustainable Development. Semua kesepakatan itu tersimpan rapi di lemari dan laci para Delegasi Indonesia yang sesungguhnya mereka itu juga mempunyai keterbatasan dari segi keilmuan, penguasaan isu anak sampai komunikasi.

Dokumen-dokumen tersebut belum tersosialisasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan anak. Sehingga hal ini melahirkan kesenjangan informasi di antara pihak yang terkait dengan komitmen internasional dengan perencana dan penyusun program di lapangan, karena semua kesepakatan internasional tersebut belum menjadi rujukan dalam perencanaan dan kebijakan program pembangunan. Hal ini wajar saja, jika kita menemukan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk “memenuhi hak anak” sesuai dengan Konvensi dan komitmen Negara. Karena mereka pada dasarnya belum mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya telah menjadi komitmen Negara di tingkat dunia.

Media masa belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam berebut ‘kapling’ atau ruang di media masa, cetak maupun elektronik, dan seslau kalah bersaing dengan isu-isu politik yang mendominasi pemeberitaan di media. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Bila ditemui media yang mengangkat isu anak dalam segmen acara ataupun porsi pemberitaannya kesan yang timbul justru potensi pelecehan terhadap hak anak. Karena  menempatkan anak sebagai obyek program sehingga sangat banyak ditemui pemberitaan dan program dalam media masa yang justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia terkontaminasi oleh budaya asing.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orangtua, masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun jika kita tidak segera berinisatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

Inisiatif KLA

Inisiatif KLA ini telah diadaptasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Tahun 2006 konsep  KLA diujicobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007 ditunjuk 10 kabupaten/kota, yaitu Aceh Besar (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Selain itu atas inisiatif Pemda sendiri KLA telah diperkenalkan di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Banjar. KLA juga  diinisiasi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah atas dukungan NGO Internasional (CCF).

Catatan Akhir

Kata kunci dalam proses mewujudkan KLA adalah ketulusan dan keikhlasan orang dewasa menerima kehadiran anak di tiap proses pembangunan kota dan pemberian kesempatan oleh orang dewasa kepada mereka.

Menurut Almarhum Dr. Mansour Fakih, bahwa “Pembangunan dan perubahan sosial belum meletakkan anak sebagai subyek, atau paling tidak memperhitungkan anak dalam arah pembangunan. Yang nyaring terdengar dan banyak tersosialisasi adalah bagaimana membantu orang dewasa untuk memfasilitasi, menghargai, dan menghormati hak anak.”

Artikel selengkapnya dapat dibaca di alamat link sumber  :
http://www.ykai.net

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s